Kemerdekaan Perempuan Dalam Bingkai Kemandirian Ekonomi

Kemerdekaan setiap individu, harusnya terlahir sejak dalam pikiran. Namun, dalam sistem negara demokrasi seperti Indonesia, kemerdekaan individu menjadi tabu. Terlihat dari masih mengakarnya budaya partiarki, pensubordinasian, pemarginalisasian, kolonisasi, dan berkembangnya stereotip-stereotip negatif kepada kaum perempuan.

Dalam lintas sektor, baik sosial, budaya, politik, maupun ekonomi, pembatasan volume kemerdekaan berdasarkan gender sangat jelas terjadi. Terutama dalam ranah ekonomi, praktik partiarki menjadi hal yang lumrah, dimana laki-laki sangat mendominasi perempuan hampir di semua lini kerja. Terlebih banyak pekerja perempuan yang diklasifikasikan ke dalam kerja keperawatan atau pengasuhan seperti menjadi pekerja rumah tangga, mengasuh anak-anak, merawat orang-orang lansia, memasak makanan dan membersihkan rumah. Padahal, dalam praktiknya perempuan seringkali mendapatkan kekerasan verbal dan pembangkangan majikan atas hak-hak yang harusnya mereka dapatkan.

Adanya pengklasifikasian kerja berdasarkan gender menjadi faktor yang turut menyumbang kesenjangan pekerjaan laki-laki dan perempuan semakin tinggi. Bahkan, praktik seperti ini dalam skala mikro seperti di dalam keluarga, perempuan lekat dengan stereotip bahwa aktivitasnya hanya sebatas mengurusi sumur, dapur, dan kasur. Artinya, tidak ada kemerdekaan yang didapatkan oleh para perempuan dalam bekerja maupun dalam pemenuhan hak-haknya di sektor ekonomi.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dominasi kaum laki-laki dalam ranah ekonomi sangat kental. Terutama dalam kemandirian ekonomi, masih terjadi kesenjangan atau gap yang cukup jauh antara laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2018, Badan Pusat Staistik (BPS) setidaknya telah mencatat bahwa Tingkat Partisipasi Angakatan Kerja (TPAK) laki-laki masih mendominasi dengan jumlah 82,69 persen, dibandingkan perempuan yang hanya sebesar 51,88 persen dari jumlah seluruh penduduk Indonesia. Berdasarkan data ini dapat diketahui bahwa secara hitung-hitungan, kontribusi perempuan bagi perekonomia masih minim bila dibandingkan dengan laki-laki.

Namun, yang perlu dipahami bahwa rendahnya kontribusi perempuan pada sektor ekonomi sebenarnya tidak bisa disimpulkan hanya dengan sistem algoritma. Harus ada sudut pandang lain untuk menyoroti masalah-masalah yang dihadapi oleh perempuan di dunia kerja. Seperti, sudahkan iklim dunia kerja memosisikan perempuan setara dengan laki-laki? Kemudian, sudahkan hilang stereotip negatif yang melebeli perempuan untuk bekerja? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak bisa dijawab hanya dengan menyimpulkan data TPAK dari BPS. Perlu adanya dukungan regulasi dan solusi yang pro dengan kesetaraan gender dari pemangku kebijakan dalam memberikan keleluasaan bagi perempuan untuk merdeka dan menciptakan kemandirian secara ekonomi.

Terciptanya kemandirian ekonomi, tentu membutuhkan dukungan iklim dan lingkungan yang baik. Bagi perempuan, kemandirian ekonomi akan tercapai bila ada kemerdekaan dan kesetaraan bagi mereka diranah kerja. Artinya, mereka dapat dengan bebas memilih pekerjaan tanpa adanya stigma-stigma negatif dari masyarakat, adanya kesempatan yang sama seperti laki-laki untuk menempati posisi-posisi trategis dalam pekerja, dan tercukupinya hak-hak perempuan dengan baik.

Jika ditelisik lebih dalam, kemandirian ekonomi tidak lepas dari akar kata ekonomi. Dimana, ini juga yang mendasari bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlakukan setara. Ekonomi sendiri sebenarnya secara ideologi punya pembagian yang luas, mulai dari ekonomi kapitalis, sosialis, hingga ekonomi pancasila yang dianut oleh Indonesia.

Secara sederhana, ekonomi terbentuk dari dua kata, yaitu oikos dan nomos. Oikos memiliki arti rumah tangga dan nomos berarti peraturan atau hukum. Sehingga, bila ditarik benang merahnya, ekonomi didefinisikan sebagai segala bentuk peraturan yang berhubungan dengan rumah tangga. Hal ini sangat erat kaitannya dengan keberadaan perempuan yang acap kali diamanahi untuk mengatur kebutuhan rumah tangga. Sehingga, pada dasarnya ekonomi juga membahas persoalan kesetaraan gender mulai dari sekup mikro yakni rumah tangga hingga makro yaitu negara.

Merangsak kedalam pemberdayaan masyarakat, secara mendasar bahwa kemandirian ekonomi sebenarnya menjadi gerakan yang harus diperjuangkan oleh kaum perempuan. Seperti gerakan kolektif buruh perempuan pada zaman kolonisasi Belanda yang menuntut keadilan dalam bekarja, dimana pada saat itu para buruh perempuan menjadi negosiator yang kuat untuk mempengaruhi kebijakan peremintah. Sama halnya dalam membangun kemenadirian, perempuan dengan bekal gerakan kolektifnya mestinya bisa memosisikan dirinya sebagai kaum yang berpengaruh dan punya andil bagi perekonomian.

Gerakan kolektif sebagai gerakan gotong royong yang lahir dari Soekarno, dirasa sudah tepat dan relevan menjadi falsafah gerakan perempuan. Dengan cara bergotong royong, gerakan-gerakan perempuan dalam ranah ekonomi akan lebih kuat dan punya pengaruh besar atas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pada sektor ekonomi. Sehingga, kemerdekaan kaum perempuan dapat terwujud.

Moes Santosa