Kota Metro– Walikota Metro Achmad Pairin mengikuti rapat koordinasi melalui vidio conference bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati serta para Gubernur dan Walikota se-Indonesia di Ruang Command Center, Kamis (09/04/2020).
Rakor yang berlangsung membahas Implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar Kurbuk PSS Kurtup di daerah, dalam pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan COVID-19. Salah satunya berpikir cepat pengelolaan APBD yang diterima tidak akan seperti biasanya.
“Ekonomi diberbagai daerah akan mengalami penurunan, sebab tempat rekreasi ditutup sementara, restoran dan juga perusahaan akan mengalami penurun sementara. Pembelanjaan Alokasi Daerah harus ada perubahan, sebab perekonomian kita diperkirakan akan turun sebanyak 10%. Dengan itu prioritas saat ini tertuju di bidang kesehatan, menjaga masyarakat, menjaga perusahaan untuk tidak PHK karyawan,” papar Sri Mulyani.
Menteri Keuangan mengatakan, tameng garis terdepan dengan memberikan insentif lebih kepada para dokter dan juga perawat Rumah Sakit. Untuk pengelolaannya akan kami rundingkan kembali dengan para menteri terkait.
“Adapun dana PKH yang dibicarakan oleh Kementerian Sosial adalah sebanyak 110 triliun. Dengan data penerima PKH sebanyak 10 juta orang, 20 juta penerima sembako, 5.6 juta penerima kartu prakerja, Intensif cicilan KPR untuk MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah), Diskon Tarif Listrik bersubsidi,” papar Sri Mulyani.
Lanjutnya, Menteri Keuangan juga mengungkap banyaknya hal rawan yang mungkin terjadi seperti manipulasi data penerima PKH, Penerima Kartu Sembako, Kartu sembako tidak sesuai dengan penerima sembako, Menurunnya kualitas pelayanan kepada konsumen listrik, Kurangnya ketersediaan daya listrik.
“Oleh karena itu, untuk antisipasinya Kemendagri harus mensinkronkan data penerima sembako dengan identitas penerima sembako, PLN harus tetap menjaga kualitas pelayanan kepada konsumen, Mengimbau kepada seluruh konsumen listrik untuk menjaga kualitas listrik secara hemat dan bijak,” jelasnya.
Diakhir penyampaian, Sri mulyani mengajak untuk mencari solusi, agar masyarakat tidak pulang kampung sementara waktu. Sebab ini akan menjadi hal sulit untuk dilakukan jika tidak ada kerja sama dari seluruh kepala daerah. (R/Kmf)
