BANDAR LAMPUNG – Langkah Provinsi Lampung menuju visi besar “Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045” kini memiliki pijakan yang jauh lebih konkret. Pengumuman BPS pada 5 Februari 2026 yang menempatkan angka kemiskinan Lampung pada posisi 9,66 persen adalah sebuah deklarasi keberhasilan strategi pembangunan daerah. Untuk pertama kalinya, Lampung keluar dari zona kemiskinan dua digit dan resmi memasuki era single digit dengan total penduduk miskin sebanyak 860,13 ribu jiwa.
Keberhasilan ini tidak lepas dari kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan. Dengan inflasi yang terkendali pada IHK 108,51, daya beli masyarakat lapisan bawah dapat terjaga sehingga mereka tidak jatuh lebih dalam ke jurang kemiskinan. Momentum ini diperkuat oleh pertumbuhan ekonomi triwulan III 2025 yang melaju positif di angka 5,04 persen. Sinergi antara stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi inilah yang menjadi “kunci utama” dalam memutus rantai kemiskinan struktural di Bumi Ruwa Jurai.
Dilihat dari sisi sektoral, ketangguhan petani Lampung menjadi pahlawan di balik angka-angka statistik ini. Nilai Tukar Petani yang berada di level 127,62 memberikan napas panjang bagi ekonomi perdesaan. Meski ada tantangan di sektor produksi padi, namun manajemen pasar yang baik memastikan pendapatan petani tetap terlindungi. Selain itu, perbaikan pada indeks kedalaman (P1) dan keparahan kemiskinan (P2) memberikan sinyal bahwa intervensi pemerintah melalui program perlindungan sosial telah bekerja secara efisien.
Kepala BPS Lampung, Ahmad Riswan Nasution, menekankan bahwa data statistik ini bukan sekadar angka akhir, melainkan instrumen kebijakan. Dengan Gini Ratio yang menyempit ke 0,287, Lampung menunjukkan bahwa pembangunan yang dilakukan bukan hanya soal pertumbuhan angka, tetapi soal pemerataan martabat manusia. Capaian sejarah ini diharapkan dapat memicu semangat kolektif seluruh pemangku kepentingan untuk terus berinovasi dalam program-program pengentasan kemiskinan yang lebih modern, berbasis data, dan berkelanjutan.
