Bandar Lampung – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Garinca Reza Pahlevi, S.I.Kom., M.M., menegaskan komitmen lembaga legislatif dalam mendukung penguatan disiplin dan penegakan hukum di daerah dengan menghadiri Upacara Gelar Operasi Penegakan Ketertiban (Gaktib) dan Yustisi Polisi Militer TNI Tahun Anggaran 2026, di Lapangan Korpri Komplek Kantor Gubernur Lampung, Jumat (13/2/2026).
Upacara yang diselenggarakan jajaran Polisi Militer TNI tersebut menjadi penanda dimulainya operasi terpadu penegakan disiplin, ketertiban, serta kepatuhan hukum bagi prajurit TNI, Polri, dan unsur terkait lainnya di wilayah Provinsi Lampung.
Bertindak selaku Inspektur Upacara adalah Pangdam, dengan Komandan Upacara dari unsur Polisi Militer. Kegiatan diikuti pasukan gabungan yang terdiri dari Polisi Militer TNI AD, AL, AU, Provost, serta Propam Polda Lampung, mencerminkan soliditas lintas matra dan institusi dalam menjaga profesionalitas aparat.
Rangkaian upacara ditandai dengan penyematan tanda operasi kepada perwakilan pasukan, pembacaan tekad operasi, serta pemeriksaan pasukan sebagai simbol kesiapan penuh pelaksanaan Operasi Gaktib dan Yustisi 2026. Operasi ini menitikberatkan pada penguatan disiplin internal, kepatuhan terhadap hukum, dan profesionalisme aparat dalam menjalankan tugas negara.
Ketua Komisi I DPRD Lampung, Garinca Reza Pahlevi, menyatakan bahwa kehadirannya merupakan wujud dukungan konkret DPRD terhadap upaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban wilayah.
“Sinergi antara DPRD, TNI, dan Polri adalah fondasi penting dalam menjaga stabilitas daerah. Dengan koordinasi yang baik, pelaksanaan operasi penertiban dan penegakan hukum akan berjalan efektif serta memberikan rasa aman bagi masyarakat,” ujarnya.
Reza juga mengungkapkan bahwa pada hari yang sama dirinya menghadiri rapat di DPRD Provinsi Lampung bersama jajaran Kodam terkait pemaparan laporan penegakan hukum di wilayah komando serta pelaksanaan operasi yustisi oleh Polisi Militer. Forum tersebut dinilai sebagai ruang koordinasi strategis antara unsur legislatif dan aparat keamanan guna memastikan penegakan hukum berjalan sesuai ketentuan serta tetap mengedepankan prinsip keadilan dan akuntabilitas.
Menurutnya, pengawasan yang konstruktif dari DPRD menjadi bagian dari mekanisme checks and balances dalam sistem pemerintahan daerah. Hal ini penting agar setiap langkah penegakan disiplin tetap berada dalam koridor hukum dan sejalan dengan kepentingan masyarakat luas.
Upacara tersebut turut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Lampung, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Sekretaris DPRD Provinsi Lampung, pejabat TNI–Polri, pimpinan instansi vertikal, serta tamu undangan lainnya.
Melalui pelaksanaan Operasi Gaktib dan Yustisi Polisi Militer TNI TA 2026, diharapkan tercipta peningkatan disiplin, kepatuhan hukum, dan ketertiban di lingkungan prajurit maupun aparatur penegak hukum. Dengan demikian, situasi keamanan di Provinsi Lampung tetap kondusif, sehingga roda pemerintahan dan pembangunan daerah dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan. (Red/Adv)
