Bandar Lampung – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, menegaskan bahwa sektor pertanian masih menjadi tulang punggung utama perekonomian Provinsi Lampung. Dengan mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani, Lampung memiliki kekuatan besar pada komoditas unggulan seperti padi, jagung, singkong, dan kopi.
“Tidak dapat kita pungkiri, salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung berasal dari sektor pertanian,” ujar Mikdar saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (9/2/2026).
Mikdar menjelaskan, pada masa kepemimpinan gubernur saat ini, pemerintah daerah bersama DPRD Lampung telah mendorong lahirnya kebijakan strategis berupa penetapan Harga Eceran Terendah (HET) untuk sejumlah komoditas unggulan. Di antaranya, padi Rp6.500 per kilogram, jagung Rp5.600 per kilogram, serta singkong Rp1.350 per kilogram dengan potongan rafaksi.
Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi langkah penting untuk melindungi petani dari praktik permainan harga yang selama ini merugikan. Sebelum ada standar harga, petani kerap berada pada posisi lemah karena hasil panen harus segera dijual agar tidak rusak.
“Petani tidak punya banyak pilihan. Kalau ditahan, hasil panen bisa rusak. Kalau dijual, harganya ditekan. Sekarang, dengan adanya standar harga minimal, petani memiliki kepastian pendapatan yang lebih layak,” tegasnya.
Ia menambahkan, keberadaan peraturan gubernur dan peraturan daerah terkait komoditas singkong telah memberikan dampak positif, tidak hanya bagi kesejahteraan petani tetapi juga terhadap pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan.
Mikdar optimistis, dengan kebijakan yang berpihak pada sektor riil tersebut, Lampung berpeluang menjadi salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Pulau Sumatera.
Lebih lanjut, ia menegaskan Komisi II DPRD Lampung terus mendorong pemerintah daerah agar sektor pertanian semakin maju dan berdaya saing, melalui dukungan bibit unggul, pupuk, serta sarana dan prasarana produksi.
“Memang pupuk subsidi sudah tersedia, tetapi petani tetap harus menebusnya. Karena itu, kami berharap ada bantuan tambahan dari pemerintah daerah agar beban produksi petani bisa lebih ringan,” ujarnya.
Mikdar juga mengapresiasi langkah proaktif gubernur dalam mengembangkan pupuk organik cair (POC) yang kini telah diproduksi di sekitar 15 desa di Lampung. Program tersebut dinilai efektif dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi pertanian.
Selain itu, DPRD Lampung mendorong pemerintah daerah untuk membantu penyediaan alat dan mesin pertanian, seperti traktor, serta mempercepat perbaikan jalan usaha tani.
“Jika biaya produksi dapat ditekan, hasil panen meningkat, dan harga tetap stabil, maka pendapatan petani akan naik. Pada akhirnya, hal itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung secara berkelanjutan,” pungkas Mikdar. (Red/Adv)
